Skandal Ijazah Palsu Wakil Bupati Langkat? Mahasiswa Ultimatum Mabes Polri: 17 Juli, Rakyat Bergerak!

LANGKAT – PolemikIndonesia.id | Di tengah rapuhnya kepercayaan publik terhadap pejabat daerah, satu nama kembali mencuat: Tiorita br Surbakti, Wakil Bupati Langkat. Ia diduga kuat menggunakan ijazah palsu untuk menduduki kursi kekuasaan. Bukan sekadar rumor jalanan — laporan hukum telah disampaikan ke Bareskrim Mabes Polri sejak 23 Juni 2025. Namun, seperti biasa, kasusnya masih “tertidur” di laci birokrasi penegak hukum.

Tak ingin kebenaran dikubur, mahasiswa dan pemuda asal Sumatera Utara bergerak cepat. Mereka mengancam akan menggelar aksi besar-besaran di Mabes Polri pada 17 Juli 2025. Bukan hanya orasi, mereka akan datang membawa bukti, dokumen, dan desakan rakyat.

Ade Rinaldi Tanjung, Koordinator Aksi, menyatakan bahwa kesabaran publik telah habis. Jika Mabes Polri tidak bergerak, maka rakyat akan langsung bertanya: “Siapa yang dilindungi oleh hukum di negeri ini?”

> “Kami tidak akan biarkan kejahatan ini terus berlindung di balik jabatan. Ijazah palsu bukan sekadar pemalsuan dokumen — itu bentuk penghinaan terhadap rakyat yang dipimpin,” tegas Ade.

Mahasiswa menuding ada upaya sistematis membungkam kasus ini. Sebelumnya, laporan serupa juga pernah masuk ke Polres Langkat dan Polda Sumut, namun semuanya menguap tanpa jejak.

> “Jangan jadikan hukum sebagai alat perlindungan kekuasaan. Kalau penegak hukum diam, maka mahasiswa yang akan bertindak,” ujar Ade lagi.

Aksi 17 Juli mendatang disebut sebagai “peringatan keras” terhadap lembaga hukum. Mereka akan hadir dari berbagai kampus, membawa satu misi: turunkan pejabat yang diduga naik jabatan dengan kebohongan!

Hingga berita ini dipublikasikan, pihak Tiorita br Surbakti belum bersuara. Tak ada klarifikasi. Tak ada jawaban. Publik kini bertanya-tanya, mengapa seorang pejabat publik memilih diam saat integritasnya dipertanyakan?

PolemikIndonesia.id mencatat: jika benar ijazah itu palsu, maka seluruh kebijakan yang ditandatangani Wakil Bupati Langkat cacat secara hukum dan moral.

Pertanyaannya kini sederhana namun menyakitkan: apakah rakyat Langkat selama ini dipimpin oleh kebohongan yang dilegalkan negara?

Nantikan laporan investigasi kami berikutnya, mengungkap data institusi pendidikan, legalitas dokumen, hingga aliran kekuasaan yang diduga ikut menjaga senyapnya kasus ini. Karena di negeri yang sedang sakit, kebenaran hanya bisa diperjuangkan – bukan ditunggu. (ZoelIdrus)