.png)
POLIMIK INDONESIA Halmahera Selatan, 1 Juli 2025 — Dalam suasana yang penuh kepedulian dan komitmen terhadap perlindungan kelompok rentan, Gubernur Maluku Utara, Serli Laos, hadir secara langsung di Kabupaten Halmahera Selatan untuk membuka kegiatan yang mengangkat isu perlindungan anak dan perempuan. Acara ini menjadi momen penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyoroti dan menanggulangi kasus kekerasan seksual yang masih marak terjadi di wilayah Maluku Utara.
Dalam sambutannya, Gubernur Serli Laos menyampaikan bahwa kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan merupakan bentuk kejahatan serius yang memerlukan penanganan lintas sektor secara terstruktur dan berkelanjutan. Ia menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan meningkatkan sinergi dengan pihak kepolisian dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan setiap kasus mendapatkan respons cepat dan keadilan bagi korban.
“Kami tidak bisa lagi tinggal diam. Kasus-kasus kekerasan seksual yang selama ini tersembunyi harus kita bongkar, kita tindak tegas. Saya minta seluruh pihak, mulai dari aparat hukum, sekolah, keluarga, hingga masyarakat, untuk berperan aktif melindungi anak-anak dan perempuan,” tegasnya.
Ratusan peserta yang hadir dalam acara tersebut berasal dari berbagai kalangan, termasuk pejabat daerah, tokoh agama, organisasi perempuan, pelajar, serta warga yang pernah terdampak langsung oleh kekerasan. Dalam diskusi panel yang digelar usai sambutan, para narasumber menekankan pentingnya pendekatan edukatif, dukungan psikologis, dan sistem pelaporan yang aman serta ramah bagi korban.
Sebagai bentuk kepedulian nyata, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui beberapa dinas turut menyalurkan bantuan kepada masyarakat, khususnya kepada perempuan dan keluarga korban kekerasan. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop UMKM) hadir dengan menyalurkan bantuan berupa beras dan perlengkapan dapur seperti kompor gas, wajan, panci, dan alat memasak lainnya.
Tidak hanya itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Maluku Utara, Marwan Polisiri, SKM., MM., juga memberikan bantuan serupa. Bantuan dari Dinas Nakertrans disalurkan kepada korban kekerasan seksual yang telah terdata oleh tim pendamping lapangan. Bantuan ini diharapkan dapat membantu korban memulihkan kondisi sosial dan ekonomi mereka, sekaligus menjadi bagian dari program pemulihan terpadu yang digalakkan oleh pemerintah provinsi.
Marwan Polisiri dalam keterangannya menyampaikan bahwa bentuk dukungan ini merupakan wujud dari keberpihakan negara terhadap kelompok rentan, terutama mereka yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau lingkungan sosial.
“Kami dari Nakertrans berkomitmen untuk tidak hanya fokus pada urusan ketenagakerjaan, tetapi juga pada aspek kemanusiaan. Korban kekerasan seksual tidak hanya butuh perlindungan hukum, tapi juga jaminan kehidupan yang layak pascakejadian. Ini bentuk empati dan tanggung jawab kami,” ujar Marwan.
Gubernur Serli Laos juga menegaskan pentingnya membangun kesadaran masyarakat melalui pendidikan, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi akan segera meluncurkan program edukasi anti-kekerasan yang menyasar pelajar dan masyarakat umum untuk mencegah kekerasan seksual sejak dini.
Acara kemudian ditutup dengan penandatanganan deklarasi bersama bertajuk “Stop Kekerasan Seksual di Maluku Utara” oleh seluruh peserta. Deklarasi ini menjadi simbol komitmen kolektif lintas sektor dalam menciptakan ruang aman, adil, dan inklusif bagi anak dan perempuan di seluruh wilayah provinsi.
Dengan dukungan berbagai pihak, termasuk dari Gubernur, Disperindagkop UMKM, dan Dinas Nakertrans, masyarakat Maluku Utara berharap bahwa langkah-langkah ini menjadi awal dari perubahan yang berkelanjutan. Komitmen bersama ini diharapkan dapat menurunkan angka kekerasan seksual secara signifikan dan memberikan harapan baru bagi para korban untuk bangkit dan melanjutkan hidup dengan bermartabat.
Comments0